Lintaskaltim.com, BERAU — DPRD Berau meminta Pemerintah Kabupaten Berau segera menjalankan program hilirisasi di berbagai sektor perkebunan.
Langkah ini merupakan antisipasi untuk mengurangi angka pengangguran akibat lesunya sektor pertambangan.
Hilirisasi dinilai mampu menjadi solusi nyata bagi para pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Berau, Arman Nofriansyah, menyoroti besarnya potensi sektor kelapa sawit di Berau.
Selama ini, komoditas unggulan tersebut mayoritas masih dijual dalam bentuk bahan mentah ke luar daerah.
Padahal, pengolahan lebih lanjut menjadi produk turunan akan meningkatkan nilai ekonomi secara signifikan.
“Ini peluang dan potensinya juga sangat positif jika bisa dilakukan. Tenaga kerja yang terserap juga luar biasa dan ini bisa juga jadi nilai tambah daerah,” terangnya, Rabu (26/3/2026).
Program hilirisasi ini diharapkan tidak hanya terpaku pada komoditas kelapa sawit saja.
Komoditas lain seperti kakao dan kelapa dalam juga memiliki peluang besar untuk dikembangkan lebih jauh.
Pengolahan mandiri di daerah diyakini mampu menghasilkan produk turunan yang bernilai jual tinggi.
“Kakao bisa diolah menjadi cokelat dan produk turunannya, begitu juga kelapa dalam yang bisa menghasilkan berbagai produk seperti minyak kelapa, santan kemasan, hingga produk olahan lainnya. Ini juga peluang yang harus dimanfaatkan,” jelas Arman.
Pengembangan industri pengolahan di daerah akan berdampak langsung pada penyerapan tenaga kerja lokal secara massal.
Masyarakat tidak lagi hanya bergantung pada sektor hulu saja dalam mencari nafkah.
Hilirisasi menjadi langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan daerah terhadap sektor pertambangan yang kian fluktuatif.
Arman menilai sektor perkebunan yang terintegrasi dapat menjadi penopang ekonomi saat tambang mengalami penurunan.
Diversifikasi ekonomi melalui industri hilir akan menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Berau.
“Ini bisa menjadi alternatif ketika sektor pertambangan lesu. Jadi ekonomi daerah tetap bergerak karena kita punya sektor lain yang kuat,” tegasnya.
Pemerintah daerah diharapkan memberikan perhatian serius melalui kebijakan dan dukungan investasi yang nyata.
Pembangunan infrastruktur penunjang juga sangat diperlukan guna mendorong tumbuhnya berbagai industri hilir di Bumi Batiwakkal.
“Kalau ini dikelola dengan baik, dampaknya akan sangat besar, baik bagi perekonomian daerah maupun kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (ADV/DPRD BERAU)
