Lintaskaltim.com, BALIKPAPAN – Wacana penerapan Work From Home (WFH) atau Work From Anywhere (WFA) bagi aparatur sipil negara (ASN) dinilai tidak lepas dari dinamika global, termasuk potensi gangguan pasokan energi akibat konflik geopolitik. DPRD Kota Balikpapan menilai, kondisi tersebut menjadi salah satu latar belakang munculnya kebijakan efisiensi energi, meski implementasinya masih menunggu keputusan pemerintah pusat.
Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Yono Suherman, mengatakan bahwa hingga saat ini belum ada arahan resmi terkait penerapan WFH di daerah. Namun, ia mengakui bahwa wacana tersebut muncul di tengah kekhawatiran global terhadap stabilitas distribusi energi.
“Kalau melihat konteks global, memang ada kekhawatiran terhadap gangguan distribusi energi. Tapi yang memiliki data pasti tentu pemerintah pusat,” ujar Yono kepada wartawan usai menghadiri Rapat Paripurna di Hotel Grand Senyiur Balikpapan, Senin (6/4/2026).
Menurutnya, kebijakan WFH merupakan salah satu opsi yang dikaitkan dengan upaya efisiensi energi, khususnya dalam menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM). Meski demikian, ia menegaskan bahwa kondisi energi nasional saat ini masih dalam kategori aman.
“Kalau mengacu pada pernyataan pemerintah pusat, stok energi kita sebenarnya masih cukup. Tapi wacana ini juga menjadi langkah antisipasi sekaligus membangun kesadaran untuk lebih hemat energi,” jelasnya.
Yono menambahkan, DPRD pada prinsipnya mendukung setiap kebijakan yang bertujuan menjaga ketahanan energi nasional. Namun, pelaksanaannya di daerah harus tetap mengedepankan kepastian regulasi dan kesiapan sistem kerja.
Selain itu, ia menegaskan bahwa penerapan WFH nantinya tidak boleh mengganggu pelayanan publik. Layanan yang membutuhkan interaksi langsung dengan masyarakat harus tetap berjalan normal, sementara pekerjaan administratif dapat disesuaikan secara fleksibel.
“Pelayanan tatap muka tetap harus berjalan. Sedangkan pekerjaan back office bisa diatur melalui sistem digital,” tegasnya.
Sebagai langkah antisipasi, DPRD bersama pemerintah kota telah menyiapkan sejumlah skenario, termasuk pengaturan persentase pegawai yang bekerja dari rumah. Namun, seluruh opsi tersebut masih bersifat sementara dan menunggu kebijakan resmi dari pemerintah pusat.
“Sudah ada beberapa skenario, mulai dari 10 hingga 20 persen. Tapi semuanya masih menunggu keputusan pusat,” pungkasnya. (ADV/DPRD Balikpapan)
