Lintaskaltim.com, BALIKPAPAN – DPRD Kota Balikpapan menilai kerja sama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Balikpapan dengan 15 sekolah swasta dalam pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 merupakan langkah strategis untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Selain membantu mengatasi keterbatasan daya tampung SMP negeri, kebijakan ini juga menjadi bagian dari upaya pemerataan layanan pendidikan di seluruh wilayah kota.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Gasali, mengatakan keterlibatan sekolah swasta menjadi solusi yang tepat di tengah tingginya kebutuhan masyarakat terhadap layanan pendidikan menengah pertama.
“Ini salah satu solusi yang sangat baik. Sekolah swasta kita gandeng untuk bersama-sama memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat. Yang terpenting, seluruh sekolah yang terlibat mengikuti aturan dan ketentuan yang ditetapkan Dinas Pendidikan sebagai representasi pemerintah,” ujar Gasali, Senin (15/6/2026)
Menurut Gasali, pemanfaatan sekolah swasta sebagai mitra pemerintah lebih efektif karena sebagian besar telah memiliki fasilitas dan tenaga pendidik yang memadai. Dengan demikian, kebutuhan layanan pendidikan dapat dipenuhi tanpa harus selalu mengandalkan pembangunan sekolah negeri baru.
“Daripada terus membangun sekolah baru dan memikirkan kebutuhan sumber daya manusia serta tenaga pendidiknya, sekolah swasta sebenarnya sudah siap. Bangunannya sudah ada, gurunya juga tersedia, sehingga tinggal memperkuat kolaborasi melalui kesepakatan yang baik antara pemerintah dan pengelola sekolah swasta,” katanya.
Dia berharap jumlah sekolah swasta yang bergabung dalam program kemitraan tersebut terus bertambah. Saat ini, jumlah sekolah swasta mitra Disdikbud meningkat dari 13 sekolah pada 2025 menjadi 15 sekolah pada 2026.
“Harapan kami seluruh sekolah swasta di Balikpapan dapat bergabung. Tahun lalu ada 13 sekolah, sekarang bertambah menjadi 15 sekolah. Mudah-mudahan ke depan semakin banyak yang ikut sehingga pendidikan di Kota Balikpapan dapat berjalan lebih optimal,” ucapnya.
Meski demikian, Gasali mengakui persebaran sekolah swasta di Balikpapan masih belum merata. Beberapa wilayah masih memiliki keterbatasan akses terhadap sekolah swasta, sehingga masyarakat harus menempuh jarak yang cukup jauh untuk memperoleh layanan pendidikan.
Menurutnya, kondisi tersebut akan menjadi bahan evaluasi dan perencanaan pemerintah daerah dalam menentukan kebutuhan pembangunan sarana pendidikan ke depan.
“Kalau di suatu wilayah memang belum ada sekolah swasta dan jangkauannya terlalu jauh, tentu itu menjadi bahan evaluasi. Ke depan bisa saja diusulkan pembangunan sekolah baru atau penambahan rombel agar layanan pendidikan lebih dekat dengan masyarakat,” jelasnya.
Ia menambahkan, pembangunan sekolah baru maupun penambahan rombongan belajar harus didasarkan pada kebutuhan riil masyarakat dan pertumbuhan penduduk di suatu kawasan. Langkah tersebut dinilai penting agar layanan pendidikan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata.
“Tujuan akhirnya adalah memastikan masyarakat benar-benar dapat menikmati pendidikan yang layak dan mumpuni. Ini menjadi bagian dari upaya kita mewujudkan pemerataan pendidikan di Kota Balikpapan,” tegasnya.
Adapun 15 SMP swasta yang menjadi mitra Disdikbud Kota Balikpapan dalam pelaksanaan SPMB 2026 meliputi SMP PGRI 4, SMPIT As’sadiyah Manuntung, SMP YPI, SMP Plus Nurul Khaerat, MTs Ibnu Khaldun, SMP Sinar Pancasila, SMP Wiyata Mandala, SMP PGRI 2, SMP Al Hassan, SMP PGRI 7, SMP Sabilal Muhtadin, SMPIT Al Azhar Prona, SMP Al Ula, MTs Sabilal Muhtadin, dan SMP PJHI. (ADV/DPRD Balikpapan)
