Lintaskaltim.com, BALIKPAPAN – Ketua Komisi III DPRD Kota Balikpapan, Yusri, menilai kemampuan fiskal Pemerintah Kota Balikpapan masih memadai untuk membiayai pembangunan depo kontainer di kawasan Kilometer 13 yang diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp175 miliar.
Menurut Yusri, proyek strategis tersebut tidak perlu bergantung pada pendanaan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Ia meyakini APBD Kota Balikpapan mampu membiayai pembangunan secara bertahap, mengingat kapasitas keuangan daerah yang selama ini telah mendukung berbagai proyek infrastruktur berskala besar.
“Kalau melihat kemampuan APBD kita, angka Rp175 miliar itu masih sangat memungkinkan. Sebagai perbandingan, Balikpapan bahkan mampu membangun stadion dengan anggaran hingga Rp2 triliun,” ujarnya, Jumat (26/6/2026).
Ia menegaskan, pembangunan depo kontainer sebaiknya tetap menjadi kewenangan Pemerintah Kota Balikpapan agar aset dan pengelolaannya tidak beralih ke pemerintah provinsi. Menurutnya, keberadaan depo tersebut akan memberikan manfaat jangka panjang bagi daerah.
“Keinginan kami, depo di Kilometer 13 ini tetap menjadi aset Pemerintah Kota Balikpapan. Jangan sampai nantinya pembangunannya diserahkan ke pemerintah provinsi,” katanya.
Selain mendukung penataan transportasi logistik, Yusri menyebut depo kontainer memiliki potensi besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan proyeksi, operasional depo dapat menghasilkan pendapatan hingga sekitar Rp100 miliar per tahun.
Ia juga menjelaskan bahwa proses pematangan lahan saat ini terus berjalan. Bahkan, kawasan yang disiapkan telah dapat dimanfaatkan sebagai lokasi parkir sementara dengan kapasitas sekitar 70 unit truk kontainer.
Yusri berharap pembangunan depo kontainer dapat direalisasikan sesuai rencana sehingga tidak hanya mengatasi persoalan parkir liar kendaraan angkutan barang, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang yang mampu memperkuat sektor logistik dan meningkatkan pendapatan daerah. (ADV/DPRD Balikpapan)
