Lintaskaltim.com, BALIKPAPAN – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Balikpapan menyiapkan penerapan sistem pembayaran parkir digital di sejumlah aset milik pemerintah kota. Langkah ini menjadi bagian dari upaya menekan potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD), sekaligus meningkatkan transparansi pengelolaan penerimaan parkir.
Kepala Dishub Balikpapan, Muhammad Fadli Pathurrahman mengatakan, perangkat parking gate telah tersedia di tiga lokasi, yakni Gedung Kesenian, Dome, dan Stadion Batakan. Namun, penerapannya masih menunggu penyelesaian integrasi sistem elektronik dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
Menurutnya, digitalisasi tersebut diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap pembayaran parkir secara manual yang selama ini dinilai masih membuka peluang terjadinya kebocoran pendapatan.
“Kami sudah koordinasi dengan Bapenda Kota Balikpapan, lembaga teknis lainnya, perwakilan perbankan, termasuk Bank Indonesia. Harapannya, melalui elektronifikasi parkir ini pembayaran bisa beralih ke sistem digital,” kata Fadli, Rabu (11/11/2026).
Ia menjelaskan, melalui sistem tersebut, setiap pembayaran parkir nantinya dapat tercatat secara elektronik dan terhubung dengan perbankan. Penerimaan parkir juga ditargetkan dapat disetorkan dalam waktu 1 x 24 jam sehingga lebih mudah dipantau.
Fadli menyebut, ketiga aset milik Pemkot Balikpapan itu memiliki potensi menghasilkan pendapatan ketika digunakan untuk berbagai kegiatan masyarakat. Mulai dari pertunjukan seni hingga acara yang melibatkan komunitas anak muda.
Uji coba pembayaran parkir digital sebelumnya juga telah dilakukan dalam kegiatan FunTAXtic Music Sunset yang menghadirkan Kahitna. Kegiatan yang diselenggarakan Bapenda tersebut menjual sekitar 4.000 tiket. Dalam pelaksanaannya, pembayaran parkir kendaraan roda dua dan roda empat telah dibedakan menggunakan QRIS.
“Sambil berjalan, kami juga mengembangkan kerja sama dengan perbankan agar pembayaran tersebut bisa langsung masuk ke PAD,” ujarnya.
Fadli menambahkan, optimalisasi penerimaan parkir menjadi salah satu langkah yang perlu dilakukan pemerintah daerah, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Pemanfaatan aset milik pemerintah kota juga perlu diarahkan agar memberikan kontribusi lebih besar terhadap pendapatan daerah.
Dia berharap, penerapan sistem elektronik dapat menciptakan pengelolaan parkir yang lebih tertib dan transparan. Selain mempermudah pencatatan transaksi, sistem tersebut diharapkan mampu menekan praktik pungutan liar serta keberadaan juru parkir tidak resmi.
“Perubahan dari manual ke digital ini salah satu upaya wali kota untuk mengurangi kebocoran PAD, menghindari pungli dan jukir liar. Harapannya, pendapatan bisa meningkat dan pelayanan parkir juga semakin baik,” pungkasnya. (*)
