Lintaskaltim.com, BALIKPAPAN – DPRD Kota Balikpapan menyoroti serius persoalan akuntabilitas kontraktor yang menangani pembangunan Rumah Sakit Balikpapan Barat. Proyek strategis yang seharusnya memperluas akses layanan kesehatan tersebut terpaksa terhenti karena kontraktor tidak mampu memenuhi kewajiban sesuai kontrak.
Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Budiono, menegaskan bahwa pemerintah harus mengambil langkah tegas demi melindungi anggaran daerah. Ia menilai, progres kerja yang jauh dari target tidak boleh dibiarkan berlarut hingga menimbulkan kerugian yang lebih besar.
“Kontraktornya belum bisa menyelesaikan kewajibannya. Dengan kondisi itu, pembangunan Rumah Sakit Balikpapan Barat tidak bisa kita lanjutkan,” jelasnya kepada wartawan, Kamis (20/11/2025).
Dari total anggaran sekitar Rp84 miliar, progres pembangunan baru mencapai 19 persen, sementara kontraktor telah menerima pembayaran sesuai laporan progres.
Situasi ini, kata Budiono, menuntut penyelesaian administrasi dan tanggung jawab kontraktor sebelum proses pergantian dapat dilakukan.
“Kita tidak akan memperpanjang. Kita akan ganti kontraktor, tapi harus diselesaikan dulu kewajiban yang ada karena dia sudah menerima pembayaran,” tegasnya.
Meski proyek Balikpapan Barat tersendat, DPRD memastikan pembangunan multiyears Rumah Sakit Balikpapan Timur tetap berjalan sesuai rencana.
Budiono meminta Pemkot memperketat pengawasan agar kasus serupa tidak terulang pada proyek-proyek pelayanan publik yang menyangkut kebutuhan masyarakat luas.
Menurutnya, keberlanjutan pembangunan fasilitas kesehatan harus diiringi dengan ketegasan pemerintah dalam mengawal kontraktual serta memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara bertanggung jawab. (ADV/DPRD Balikpapan)
