Lintaskaltim.com, BALIKPAPAN – Minimnya ketersediaan sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK) di wilayah Balikpapan Timur menjadi sorotan DPRD Kota Balikpapan. Kondisi ini dinilai belum sebanding dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang terus meningkat.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Gasali, mengungkapkan saat ini Balikpapan Timur hanya memiliki dua sekolah lanjutan atas, yakni SMA 7 dan SMK 5.
“Dengan jumlah penduduk sekitar 80 ribu jiwa, keberadaan dua sekolah lanjutan atas ini sangat minim,” ujar Gasali kepada wartawan, Selasa (17/3/2026)
Ia menjelaskan, keterbatasan fasilitas pendidikan tersebut juga dirasakan di wilayah Manggar. Kawasan yang dihuni sekitar 50 ribu jiwa dengan lebih dari 100 rukun tetangga (RT) itu bahkan belum memiliki sekolah tingkat SMA.
“Ini tentu menjadi perhatian serius. Pemerataan akses pendidikan harus dilakukan, khususnya di wilayah Manggar yang sampai sekarang belum memiliki SMA,” tegasnya.
Menurut Gasali, ketimpangan fasilitas pendidikan ini berpotensi menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari meningkatnya jarak tempuh siswa ke sekolah, tingginya biaya transportasi, hingga penumpukan peserta didik di sekolah-sekolah yang sudah ada.
“Kalau tidak segera diatasi, ini bisa berdampak pada kualitas layanan pendidikan. Siswa harus menempuh jarak yang lebih jauh, sementara sekolah yang ada menjadi semakin padat,” jelasnya.
Ia juga menilai, kondisi tersebut tidak sejalan dengan prinsip pemerataan pembangunan, khususnya di sektor pendidikan yang seharusnya dapat diakses secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
Lebih lanjut, DPRD mendorong pemerintah kota bersama pemerintah provinsi untuk segera merealisasikan pembangunan sekolah menengah atas di Balikpapan Timur. Saat ini, kata dia, proses pencarian lahan masih terus dibahas sebagai langkah awal pembangunan.
“Kami mendorong agar segera ada kepastian lahan. Mudah-mudahan di tahun 2026 sudah bisa ditentukan, sehingga pada 2027 pembangunan sekolah bisa diajukan,” katanya.
Selain pembangunan SMA, ia juga membuka kemungkinan pengembangan sekolah kejuruan (SMK) yang disesuaikan dengan potensi wilayah Balikpapan Timur. Hal ini dinilai penting untuk mendukung kesiapan tenaga kerja lokal yang sesuai dengan kebutuhan industri.
“SMK juga penting, karena bisa menyiapkan tenaga kerja terampil yang siap masuk dunia kerja. Ini harus jadi perhatian bersama,” tambahnya.
DPRD berharap langkah percepatan pembangunan fasilitas pendidikan di Balikpapan Timur dapat segera terealisasi, sehingga mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah tersebut. (ADV/DPRD Balikpapan)
