BERAU,-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau terus melakukan berbagai cara untuk menekan kasus stunting pada tahun ini
Salah satunya Wakil Bupati Berau Gamalis menghadiri rapat virtual atau online bersama seluruh pejabat se-Indonesia bernama konsolidasi intervensi pencegahan stunting di ruang rapat Bapelitbang Senin (20/5/2024) siang
“Hari ini kita menghadiri rapat virtual tentang konsolidasi intervensi serentak pencegahan stunting secara nasional,” ucapnya
Ia pun menyebutkan Kabupaten Berau masuk regional dua bersama Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), Bali, Jawa Timur untuk bekerja sama lakukan penanganan stunting.
“Rapat ini akan berlangsung dua hari dan akan membahas point penting. Dan hasil dari SKI kita hari ini 23 persen dan tidak hanya di Kabupaten Berau namun seluruh indonesia persentase yang sama,” tuturnya.
Senada Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penurunan Stunting BKKBN Kabupaten Berau Muhammad Sukriyadi menjelaskan karena sering terjadi perbedaan bahan acuan dari pemerintah daerah kepada Elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPBGM) dengan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) sebagai acuan nasional untuk mengetahui prevelensi stunting di Kabupaten Kota
“Berdasarkan SKI kita naik 1,4 persen menjadi 23 persen dari 21,6 persen sejak awal 2022. Sehingga ini strategi nasional. Maka diluncurkannya program lintas kementrian yaitu 10 pasti untuk tekan stunting,” ujarnya.
Selain itu, pihaknya telah mengusulkan kepada Pemkab Berau dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait harus saling berkoordinasi dan kerja sama
“Tentang bagaimana pelayanan di Posyandu bisa mencapai 90 sampai 100 persen kehadirannya. Karena tingkat kehadiran pemeriksaan cegah stunting baru mencapai kurang lebih 40 persen,” imbuhnya.
Oleh karena itu, dengan muncul program 10 pasti dari lintas kementrian untuk seluruh indonesia agar memperbaiki pelayanan tingkat kehadiran masyarakat ke Posyandu yang masih rendah
“Sehingga muncul program 10 pasti ini. Untuk meningkatkan program kehadirannya dan menjadi data acuan baru agar tidak selalu berpatokan dengan SKI karena diambil dari beberapa sampel dari beberapa indikator di lapangan tidak menyeluruh,” bebernya.
Berbeda dengan Posyandu, pihaknya menilai pengambilan sampel kehadiran ibu dan anak ke pelayanan kesehatan tersebut akurat.
“Karena ibu hamil dan calon pengantin dan bayi itu datang semua ke Posyandu. Sehingga di rekap oleh kader-kader posyandu lalu masuk ke dalam aplikasi data lebih akurat,” pungkasnya. (*adv)
Reporter: Tariska
