Lintaskaltim.com, PPU – Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Penajam Paser Utara (PPU), Syahrudin M Noor, meminta Penjabat (Pj) Bupati PPU yang baru, Zainal Arifin, untuk segera menyamakan persepsi dalam pembangunan daerah. Menurut Syahrudin, hal ini sangat penting agar ada sinergi yang cepat dan efektif antara eksekutif dan legislatif, terutama setelah transisi kepemimpinan di kedua lembaga tersebut.
Pada pertengahan 2024, terjadi peralihan kepemimpinan di DPRD PPU bersamaan dengan pengangkatan Zainal Arifin sebagai Pj Bupati yang menggantikan Makmur Marbun. DPRD sebelumnya telah mengusulkan tiga nama calon penjabat, semuanya berasal dari daerah PPU, dengan harapan proses penyesuaian terhadap kondisi lokal bisa berjalan lebih cepat.
“Kami telah mengusulkan tiga nama, semuanya adalah putra daerah. Tujuannya agar mereka tidak memerlukan waktu lama untuk mengenali situasi di PPU,” jelas Syahrudin pada Rabu (2/10/2024). Nama-nama tersebut telah diusulkan oleh DPRD bersama Pemkab PPU dan diteruskan ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, lalu ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.
Meskipun demikian, pilihan jatuh pada Zainal Arifin, yang juga menjabat di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Syahrudin mengungkapkan bahwa meski DPRD berharap usulan mereka disetujui, mereka memahami keputusan pusat, terutama mengingat keterkaitan dengan kepentingan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Tentu kami berharap usulan kami yang disetujui, tetapi kami juga memahami ada pertimbangan lain dari pemerintah pusat, terutama yang berkaitan dengan IKN,” tambahnya.
Syahrudin berharap, pencapaian positif selama kepemimpinan Pj Bupati sebelumnya, Makmur Marbun, bisa dilanjutkan oleh Zainal Arifin. Ia memuji kemajuan yang telah dicapai dalam beberapa waktu terakhir dan menilai kemitraan yang baik antara eksekutif dan legislatif selama ini harus terus dipertahankan.
“Kepemimpinan Pj Bupati Makmur Marbun selama ini sudah sangat baik, banyak kemajuan yang telah dilakukan. Ini menjadi hal positif dan perlu dilanjutkan oleh penjabat bupati yang baru,” ujarnya.
Syahrudin juga menekankan bahwa pembangunan daerah harus selaras dengan visi menjadikan PPU sebagai “Serambi Nusantara.” Ia mengingatkan Zainal Arifin untuk segera menyesuaikan diri dengan gaya dan budaya lokal serta membangun komunikasi yang baik dengan legislatif. Beberapa isu penting seperti penataan ruang wilayah (RTRW) dan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memerlukan sinergi yang kuat antara eksekutif dan DPRD.
“Ini adalah hal yang harus dipahami oleh Pj Bupati yang baru, termasuk dalam berkomunikasi dengan legislatif terkait RTRW, APBD, dan hal-hal penting lainnya. Sinergi yang baik akan memastikan bahwa semua tahapan pembangunan berjalan lancar dan tepat waktu,” tutup Syahrudin. (ADV/DPRD PPU)
