Lintaskaltim.com, BALIKPAPAN — Kota Balikpapan semakin menghadapi tantangan sebagai kota penyangga Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Sayangnya, hingga kini Balikpapan belum mendapat dukungan serius dari pemerintah pusat, khususnya terkait kebutuhan infrastruktur dan pelayanan publik.
Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri, menyebut bahwa hingga saat ini belum ada anggaran khusus dari pusat untuk membantu Balikpapan menghadapi dampak pembangunan IKN.
“Sampai sekarang, Balikpapan hanya mengandalkan APBD. Padahal, dampak perkembangan IKN sudah terasa,” ujar Alwi, Selasa, (29/10/2024).
Peningkatan penduduk di Balikpapan, baik dari pendatang baru maupun tamu IKN, mulai menimbulkan tantangan.
“Balikpapan harus menampung banyak perubahan, baik positif maupun negatif. Ada pertumbuhan hotel dan UMKM yang menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ungkap Alwi.
Namun, dampak negatifnya juga signifikan, terutama pada kemacetan lalu lintas yang kian parah selama setahun terakhir. Minimnya infrastruktur jalan memperburuk kondisi tersebut.
Mencermati masalah ini, politisi Golkar tersebut mendesak pemerintah pusat untuk memberikan dukungan infrastruktur, seperti pembangunan flyover. Terutama untuk mengurai titik kemacetan, di Simpang Rapak, Balikpapan Utara dan Balikpapan Timur.
“Pelebaran jalan bukan solusi karena pembebasan lahan rumit. Flyover atau jalan tol bisa sangat membantu,” ujar Alwi berharap.
Masalah lain yang dihadapi Balikpapan adalah pasokan air. Sistem distribusi air dari Perumda Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB) sering terganggu seiring meningkatnya jumlah penduduk.
“PTMB tadinya cukup untuk memenuhi kebutuhan, tetapi sekarang sering ada keluhan air tidak lancar. Apalagi, ada sekitar 10 ribu pekerja RDMP yang turut memanfaatkan sumber daya air kota,” jelasnya.
Dengan lonjakan jumlah penduduk dan meningkatnya kebutuhan infrastruktur, Alwi berharap pemerintah pusat segera memberi perhatian lebih pada Balikpapan untuk mengatasi dampak pembangunan IKN. (yor/Adv/DPRD Balikpapan)
