Lintaskaltim.com, BALIKPAPAN – Fraksi Gerindra DPRD Balikpapan menekankan pentingnya optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) dan kesiapan menghadapi tantangan ekonomi global.
Hal ini menjadi fokus utama fraksi Gerindra terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2025. Ketua Fraksi Gerindra, Rahmatia, membacakan pandangan umum fraksinya pada rapat paripurna yang berlangsung Senin (18/11/2024).
Gerindra menyorot potensi besar Balikpapan sebagai kota penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam pandangan umum tersebut.
“Potensi PAD Balikpapan harus terus dimaksimalkan. Penerapan Perda Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi kunci strategis untuk mendorong pendapatan daerah,” ujar Rahmatia.
Ia juga mengapresiasi upaya pemerintah meningkatkan target retribusi parkir pinggir jalan hingga Rp4 miliar pada 2024. Namun, capaian ini masih terlalu kecil dibanding daerah lain, semisal, Solo dan Malang.
Menurutnya, Balikpapan memiliki peluang besar untuk menyamai atau bahkan melampaui kota-kota tersebut.
“Jumlah kendaraan bermotor di Balikpapan sangat besar. Pemerintah harus berinovasi, seperti mengelola parkir vertikal, agar potensi ini dapat menghasilkan tambahan pendapatan signifikan,” tambahnya.
Selain soal PAD, Fraksi Gerindra juga mengangkat isu dampak ekonomi global terhadap Balikpapan.
Konflik global saat ini dikhawatirkan memengaruhi arus perdagangan internasional. Kendati proyeksi pertumbuhan ekonomi Balikpapan sebesar 5,85 persen pada 2025. Maka dari itu, momentum ini perlu menjadi perhatian serius memperkuat sektor ekonomi lokal.
“Proyek strategis nasional yang melibatkan Balikpapan harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk mendukung ekonomi masyarakat lokal,” usulnya, menanggapi situasi global.
Di sektor pendidikan, Rahmatia mengungkap, fraksinya mendesak agar alokasi 20 persen dari APBD digunakan secara adil. Pemerintah perlu memberi perhatian pada sekolah swasta dan menyediakan subsidi uang pangkal bagi siswa kurang mampu. Sebab kebijakan ini diyakini mampu meningkatkan pemerataan akses pendidikan di kota Balikpapan.
“Kami akan terus mengawasi pelaksanaan kebijakan anggaran untuk memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” pungkasnya. (yor/Adv/DPRD Balikpapan)
