Lintaskaltim.com, BALIKPAPAN – Isu bahan bakar minyak (BBM) oplosan yang tengah viral dan meresahkan masyarakat Kota Balikpapan mendapat sorotan tajam dari Komisi II DPRD Kota Balikpapan.
Sekretaris Komisi II, Taufik Qul Rahman, menegaskan bahwa pihaknya masih menunggu hasil kajian dan laboratorium dari Pertamina Patra Niaga yang dijanjikan akan disampaikan pada hari Senin lalu, namun hingga saat ini belum diterima oleh pihak DPRD.
“Bukan lagi soal penunjukan bengkel. Kita juga masih menunggu hasil kajian laboratorium Pertamina Patra Niaga terkait BBM yang diduga oplosan, yang kemarin sempat viral dan berdampak besar pada masyarakat,” ujar Taufik, Senin (21/4/2025).
Menurutnya, sudah banyak laporan dari masyarakat mengenai kerusakan kendaraan usai mengisi BBM di SPBU tertentu. Namun laporan tersebut masih sebatas keluhan lisan karena masyarakat dinilai masih enggan atau tidak mengetahui tata cara pelaporan yang formal.
“Wajar kalau masyarakat hanya melapor secara lisan. Mungkin mereka takut atau tidak tahu bagaimana prosedur melaporkannya secara resmi,” katanya.
Ia juga mempertanyakan kejelasan terkait penetapan bengkel yang disebut-sebut sebagai tempat pengecekan atau pembuktian BBM bermasalah. Hingga kini, belum ada kejelasan apakah bengkel tersebut merupakan bengkel resmi atau swasta.
“Masalah bengkel juga masih tanda tanya. DPRD Provinsi katanya sudah ada kesepakatan, tapi bengkel yang mana. Bengkel resmi atau swasta. Ini juga belum jelas dari Pertamina,” tambahnya.
Taufik mengingatkan bahwa semakin lambat penyelesaian masalah ini, semakin besar potensi kerugian di pihak masyarakat. Ia bahkan membuka kemungkinan untuk mendatangkan BBM dari luar negeri jika Pertamina tidak bisa memberikan solusi konkret.
“Kalau memang terus begini dan merugikan masyarakat, kenapa tidak kita buka peluang untuk BBM dari luar, seperti Shell, Petronas, dan lainnya. Supaya ada persaingan dan Pertamina bisa memperbaiki produknya,” tegasnya.
Ia menilai bahwa rakyat sudah cukup menderita karena kendaraan yang dibeli dengan susah payah justru rusak hanya dalam hitungan minggu atau bulan setelah penggunaan BBM yang diduga bermasalah.
“Bayangkan, masyarakat menabung bertahun-tahun untuk beli kendaraan. Baru dipakai sebentar, rusak. Kasihan mereka. Kita sebagai anggota dewan digaji oleh rakyat, harus tahu keluhan mereka, bukan hanya duduk santai di kantor,” ucapnya.
Taufik menegaskan bahwa Komisi II akan terus mengawal kasus ini. Ia juga telah mengonfirmasi kepada Ketua Komisi II terkait surat hasil kajian dari Pertamina yang hingga kini belum diterima. Jika tak kunjung dikirim, ia berjanji akan langsung mendatangi pihak Pertamina.
“Kita sudah konfirmasi ke ketua Komisi. Waktu RDP kemarin, Pertamina janji akan kirim hasil kajian hari Senin lalu. Tapi sampai sekarang belum ada. Kalau belum juga, saya akan datang langsung ke sana,” pungkasnya. (yud/ADV/DPRD Balikpapan)
