Dewan Dorong Pemerataan Pendidikan dan Penambahan Tenaga Pendidik di Balikpapan

Lintaskaltim.com, BALIKPAPAN – Anggota Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Ryan Indra Saputra, menyoroti sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang kini telah beralih menjadi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).

Menurutnya, sistem baru ini memiliki keunggulan dalam pemerataan akses pendidikan, terutama melalui berbagai jalur seleksi seperti jalur prestasi, afirmasi, dan domisili.

“Kalau dari segi regulasi, mungkin lebih menguntungkan dengan adanya sistem SPMB ini karena turut mendorong pemerataan. Termasuk sekolah-sekolah swasta yang kini juga mendapatkan subsidi dari pemerintah kota,” ujar Ryan kepada wartawan, Senin (2/6/2025)

Ryan berharap agar perhatian terhadap sekolah swasta tidak kalah dibandingkan dengan sekolah negeri. Menurutnya, siswa yang bersekolah di lembaga swasta juga berhak mendapatkan perlakuan yang sama. Ia pun meminta agar pemerintah juga harus memperlakukan yang sama untuk sekolah swasta.

“Jangan hanya terfokus pada sekolah negeri saja. Pemerataan harus terjadi, dan siswa di sekolah swasta juga harus diperlakukan sama,” tegasnya.

Selain itu, Ryan juga menyoroti masalah kekurangan tenaga pendidik di Balikpapan. Ia menyebutkan bahwa pembangunan infrastruktur pendidikan di kota ini cukup pesat, namun belum diimbangi dengan ketersediaan guru yang memadai. Ryan mengatakan pihaknya juga tengah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kaltim guna memenuhi tenaga pendidik di Balikpapan.

“Kita memang tengah mendorong dan berkoordinasi dengan provinsi serta pihak terkait karena saat ini Balikpapan sedang banyak membangun sekolah baru, tapi kekurangan tenaga pendidik,” jelasnya.

Ia menekankan pentingnya sinkronisasi antara pembangunan fasilitas pendidikan dan pemenuhan kebutuhan guru. Menurutnya, tanpa tenaga pengajar yang cukup, pembangunan sekolah baru akan sia-sia.

“Jangan sampai kita bangun sekolah terus, tapi ruang belajarnya tidak terpakai karena kekurangan guru. Ini yang sedang kita dorong melalui koordinasi dengan dinas terkait dan juga pemerintah pusat,” pungkasnya. (yud/ADV/DPRD Balikpapan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *