Lintaskaltim.com, BALIKPAPAN – Anggota Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Ryan Indra Saputra, menyoroti keakuratan data stunting yang selama ini menjadi acuan dalam penyusunan berbagai program pemerintah. Ia menilai, data yang beredar belum sepenuhnya menggambarkan kondisi riil di lapangan dan perlu dilakukan evaluasi mendalam terhadap mekanisme pendataannya.
“Apa salah dari hasil survei atau bagaimana, kan kita tidak tahu. Kalau saya kira sih datanya belum akurat,” ujar Ryan saat ditemui di Gedung DPRD Balikpapan, Senin (27/10/2025).
Menurut Ryan, berdasarkan hasil kunjungan kerja dan interaksi langsung dengan masyarakat, situasi gizi dan pertumbuhan anak di beberapa kelurahan sebenarnya tidak seburuk yang tercantum dalam data resmi.
Karena itu, ia meminta agar instansi terkait, seperti Dinas Kesehatan (Dinkes) Balikpapan membuka transparansi mengenai metode survei yang digunakan dalam penentuan angka stunting.
“Selama ini Komisi IV juga belum tahu hasil surveinya pakai apa. Harusnya dijelaskan ke Komisi IV, supaya kita tahu dasar datanya dan bisa menilai sejauh mana keakuratan hasilnya,” tegasnya.
Ryan menambahkan, akurasi data sangat penting agar intervensi dan kebijakan pemerintah bisa tepat sasaran. Ia khawatir, jika data tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, maka program penanganan yang dibuat berpotensi tidak efektif.
“Jangan sampai program sudah jalan tapi tidak menjawab persoalan karena datanya keliru. Harusnya data itu benar-benar menggambarkan kondisi di lapangan. Kalau datanya tidak valid, kebijakan pun jadi tidak tepat,” jelasnya.
Selain menyoroti soal data, Ryan juga menekankan pentingnya penguatan peran kader posyandu sebagai garda terdepan dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting. Ia menilai, selama ini kader di lapangan sudah bekerja keras, namun masih minim dukungan dari sisi penghargaan dan insentif.
“Selama ini kader di lapangan sebenarnya sudah bekerja, tapi kurang mendapat apresiasi. Kami di Komisi IV mendorong agar ada anggaran khusus untuk penghargaan atau insentif kepada mereka supaya lebih semangat dan efektif,” ucapnya.
Menurut Ryan, perhatian terhadap kader posyandu tidak hanya soal penghargaan, tetapi juga perlu peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pendampingan berkelanjutan. Dengan bekal yang cukup, kader akan mampu memberikan edukasi yang lebih baik kepada masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang dan pola asuh anak yang sehat.
“Kalau kadernya dibekali ilmu dan dukungan yang cukup, mereka bisa jadi ujung tombak yang sangat kuat di lapangan. Karena mereka yang paling dekat dengan masyarakat,” katanya.
Ryan juga menegaskan bahwa penanganan stunting bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi harus menjadi gerakan bersama seluruh elemen, baik DPRD, stakeholder, swasta, maupun masyarakat.
“Harus semua bergerak. Contohnya seperti di Deli Serdang, di sana semua pihak terlibat aktif. Ada peran tokoh masyarakat, sektor swasta, hingga lembaga pendidikan. Kalau semua ikut berbuat, saya yakin angka stunting bisa ditekan di Balikpapan,” pungkasnya. (ADV/DPRD Balikpapan)
