Lintaskaltim.com, BALIKPAPAN – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) DPRD Kota Balikpapan menegaskan pentingnya pelaksanaan kebijakan yang berpihak pada kesetaraan dan keadilan gender dalam setiap aspek pembangunan daerah.
Pandangan umum fraksi yang disampaikan oleh juru bicara Muhammad Najib itu dibacakan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Balikpapan ke-3 Masa Sidang I Tahun 2025/2026, dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota penjelasan Wali Kota Balikpapan atas dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), yakni Raperda tentang Penataan dan Pembinaan Gudang serta Raperda tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender. Rapat berlangsung di Hotel Grand Senyiur Balikpapan, Senin (27/10/2025).
Dalam pandangannya, Najib menyampaikan apresiasi Fraksi PDI Perjuangan kepada Pemerintah Kota Balikpapan atas penyampaian nota penjelasan Raperda pada 26 Mei 2025. Pihaknya menilai, Raperda Pengarusutamaan Gender merupakan langkah maju dalam menempatkan isu gender sebagai dimensi penting dalam perumusan kebijakan publik dan pembangunan daerah.
“Raperda ini harus menjadi instrumen nyata untuk memperkuat kesetaraan dan keadilan gender, khususnya bagi kelompok rentan seperti anak-anak, penyandang disabilitas, dan lanjut usia,” ujar Najib.
Fraksi PDI Perjuangan juga menegaskan bahwa pelaksanaan kebijakan ini tidak boleh berhenti di tingkat Pemerintah Kota saja. Menurut Najib, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan lembaga non-struktural juga harus berperan aktif dalam mewujudkan kesetaraan gender di masyarakat.
Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan menyoroti pentingnya penerapan insentif dan sanksi bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak melaksanakan penganggaran responsif gender.
Fraksi juga mendorong agar fasilitas pendidikan di Balikpapan menyediakan sarana dan prasarana yang ramah gender, demi mendukung lingkungan belajar yang inklusif dan aman bagi semua.
Menutup pandangannya, Najib menyampaikan komitmen Fraksi PDI Perjuangan untuk mendorong proses pembahasan kedua Raperda tersebut secara intensif bersama Pemerintah Kota dan pihak terkait.
“Fraksi PDI Perjuangan siap mendorong proses pembahasan yang proporsional, berkeadilan, dan berpihak kepada kepentingan rakyat,” tegas Najib.
Ia berharap, pandangan fraksi dapat menjadi referensi bagi semua pihak dalam membangun Kota Balikpapan yang sejahtera, adil, dan makmur dalam bingkai Pancasila dan UUD 1945.
“Kami percaya, dengan kolaborasi yang tulus antara DPRD, Pemerintah Kota, dan masyarakat, Balikpapan akan tumbuh sebagai kota yang berperadaban, humanis, dan berkeadilan,” tutup Najib. (ADV/DPRD Balikpapan)
