Lintaskaltim.com, BERAU – Bupati Berau, Sri Juniarsih, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian Tahun 2025 yang digelar Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Hotel Pullman Jakarta Central Park, Rabu (19/11/2025).
Kehadiran Sri Juniarsih merupakan wujud keseriusan Pemkab Berau dalam memperkuat peran ASN daerah.
Kepala BKN, Zudan Arif Fakhrulloh, menegaskan pentingnya penyelarasan kompetensi ASN untuk menggerakkan roda pemerintahan secara efektif serta penguatan koordinasi kebijakan kepegawaian nasional.
Ia memaparkan, per November 2025, jumlah ASN di Indonesia mencapai 5,58 juta pegawai.
Angka besar ini diharapkan mampu mendukung terwujudnya Asta Cita melalui tata kelola kepegawaian yang modern dan berkinerja tinggi.
“Agar Asta Cita dapat terwujud, mari bersama kita jalankan delapan poin besar pembangunan dan bergerak bersama dalam lima tahun ke depan. Reformasi birokrasi harus terus maju dengan peranan ASN yang kuat,” ujarnya.
Zudan juga menekankan perubahan pola kerja birokrasi dari yang bersifat represif menjadi responsif, serta pentingnya peningkatan kompetensi digital ASN secara nasional.
“ASN harus menjadi agen perubahan birokrasi yang berorientasi pada hasil. Ini menjadi perjalanan penting dalam reformasi birokrasi untuk mendorong kemajuan bangsa,” tambahnya.
Sementara itu, Sri Juniarsih menegaskan, Rakornas menjadi ruang penting untuk memperbarui wawasan terkait arah kebijakan dan peningkatan kinerja ASN.
“Seluruh ASN harus memiliki sikap profesional dan berintegritas. Dengan profesionalisme dan integritas, target-target pembangunan akan lebih mudah dicapai,” tegasnya.
Selain materi kepegawaian, Sri Juniarsih juga mengikuti pemaparan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, yang menekankan upaya mencapai swasembada pangan nasional.
Ia menilai, peningkatan produktivitas pertanian, diversifikasi pangan lokal, pemberdayaan petani, penguatan cadangan pangan, dan tata kelola yang baik menjadi faktor kunci untuk mencapai ketahanan pangan.
Ia berharap Rakornas Kepegawaian 2025 menjadi momentum memperkuat komunikasi langsung antara Pemkab Berau dengan kementerian terkait.
Sehingga, kolaborasi lintas sektor dapat berjalan lebih maksimal dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Berau. (*/Adv)
