Lintaskaltim.com, BALIKPAPAN – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Balikpapan menegaskan bahwa penyusunan APBD 2026 harus benar-benar diarahkan untuk memperkuat pelayanan publik dan program-program yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Penegasan ini disampaikan H. Haris saat membacakan Pemandangan Umum Fraksi dalam Rapat Paripurna ke-6 Masa Sidang I Tahun Sidang 2025/2026 yang digelar di Ballroom Hotel Grand Senyiur Balikpapan, Kamis (20/11/2025).
Menurut Fraksi PDI Perjuangan, penyesuaian Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat tidak boleh mengurangi kualitas program prioritas daerah. Pemerintah Kota Balikpapan diminta tetap menjaga konsistensi arah pembangunan, terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, dan peningkatan pelayanan publik.
“Program strategis harus tetap berjalan optimal, sekalipun terjadi penyesuaian dana. Fokus pemerintah harus tetap pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tegas H. Haris.
Dalam penyampaiannya, Fraksi PDI Perjuangan memberi perhatian khusus pada sektor pendidikan yang dinilai masih menghadapi masalah klasik tiap tahun. Pertumbuhan jumlah siswa tidak sebanding dengan ketersediaan ruang kelas, fasilitas sekolah, maupun tenaga pendidik.
“Ketidakseimbangan antara jumlah siswa dan ketersediaan sarana pendidikan sudah berlangsung lama. Ini tidak bisa dibiarkan. Pemerintah perlu segera menambah infrastruktur sekolah serta mengatasi kekurangan guru,” ujarnya.
Fraksi menilai, jika kebutuhan dasar pendidikan tidak dipenuhi, maka kualitas layanan publik akan terpengaruh dan potensi kesenjangan akses pendidikan akan meningkat.
PDI Perjuangan juga menekankan pentingnya inovasi pemerintah daerah dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, fraksi mengingatkan agar strategi peningkatan PAD tidak menambah beban ekonomi masyarakat.
“Kami mendorong optimalisasi PAD yang kreatif, inovatif, dan tidak memberatkan warga. Pendapatan daerah perlu dikuatkan, tetapi harus tetap berpihak pada kepentingan publik,” kata Haris.
Fraksi berharap perangkat daerah dapat menyusun program yang tidak hanya produktif untuk PAD, tetapi juga memberikan nilai sosial bagi masyarakat.
Fraksi PDI Perjuangan menyatakan siap untuk terlibat aktif dalam pembahasan lanjutan APBD bersama Pemerintah Kota Balikpapan. Menurut fraksi, sinergi diperlukan agar perencanaan anggaran lebih profesional, transparan, dan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Kami siap membahas APBD 2026 secara intensif, terbuka, dan akuntabel. Harapannya, keputusan anggaran benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi warga Balikpapan,” ujar Haris.
Fraksi juga berharap masukan dari seluruh elemen masyarakat dapat menjadi pertimbangan dalam proses penyusunan anggaran agar Balikpapan dapat berkembang menjadi kota yang lebih layak huni dan berkeadilan bagi semua. (ADV/DPRD Balikpapan)
