Lintaskaltim.com, BALIKPAPAN – Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri, menegaskan pentingnya optimalisasi serapan anggaran menjelang akhir tahun anggaran 2025.
Ia mengingatkan bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) berpotensi menjadi catatan merah pemerintah pusat karena dianggap sebagai bentuk ketidakmaksimalan daerah dalam mengelola pembangunan.
Pernyataan itu disampaikan Alwi usai meninjau progres pembangunan Gedung DPRD Balikpapan pada Jumat (5/12/2025). Ia menyebut bahwa sejumlah proyek masih menghadapi kendala teknis, terutama yang berkaitan dengan sistem Kementerian Dalam Negeri.
Namun menurutnya, hambatan tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk memperlambat pekerjaan.
“Silpa jangan sampai kejadian. Pemerintah pusat selalu mengingatkan, anggaran jangan ‘ngendon’. Setiap rupiah harus kembali manfaatnya untuk masyarakat,” tegas Alwi.
Politikus Partai Golkar dari Daerah Pemilihan Balikpapan Barat itu menegaskan bahwa tingginya Silpa kerap menjadi indikator masalah tata kelola anggaran. Bagi pemerintah pusat, sisa anggaran yang besar menunjukkan bahwa daerah tidak mampu mengeksekusi program secara efektif.
“Sisa anggaran besar bukan hanya angka, tapi sinyal bahwa program pembangunan tidak berjalan maksimal. Itu tentu merugikan masyarakat,” ujarnya.
Untuk itu, Alwi meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mempercepat progres proyek. Ia mengingatkan bahwa waktu yang tersisa sangat terbatas sehingga penyelesaian terutama untuk pekerjaan jangka pendek dan skala kecil harus segera dituntaskan sebelum 20 Desember.
“OPD harus tetap gas. Proyek kecil dan cepat dikerjakan itu wajib selesai agar manfaatnya segera dirasakan warga,” katanya.
Tak hanya kepada OPD, Alwi juga mengajak masyarakat terlibat mengawasi jalannya pembangunan. Menurutnya, partisipasi publik sangat penting guna memastikan seluruh pekerjaan sesuai rencana dan tidak menimbulkan potensi keterlambatan.
“Masyarakat itu elemen penting pengawasan. Mereka bisa memberi masukan kalau ada kendala atau pekerjaan yang tidak sesuai,” tambahnya.
Ia juga memberikan perhatian khusus pada proyek di Balikpapan Selatan yang saat ini menjadi fokus pengembangan infrastruktur. Alwi meminta penyelesaiannya dipacu agar tidak terbentur batas waktu akhir tahun anggaran.
“Semua proyek harus dikejar. Jangan sampai saat waktunya habis, anggarannya tidak sempat terpakai,” jelasnya.
Dalam waktu dekat, DPRD bersama OPD akan menggelar evaluasi menyeluruh terhadap progres pembangunan. Forum tersebut diharapkan menjadi momentum untuk memastikan seluruh catatan perbaikan ditindaklanjuti demi menghindari terjadinya Silpa.
“Yang utama adalah memastikan anggaran tepat sasaran, efektif, dan berdampak langsung ke masyarakat,” tutup Alwi. (ADV/DPRD Balikpapan)
