Lintaskaltim.com, BALIKPAPAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menyoroti kepatuhan pengembang apartemen dalam memenuhi kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pasalnya, hasil rapat dengar pendapat (RDP) bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Senin (9/11/2026), mengungkap masih adanya tunggakan pajak dalam jumlah besar dari sejumlah pengembang.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah PT Pandega, pengelola Apartemen Borneo Bay. Perusahaan tersebut tercatat memiliki akumulasi tunggakan PBB sekitar Rp19 miliar untuk periode 2019 hingga 2026.
Dari jumlah tersebut, pembayaran yang telah dilakukan sepanjang 2026 baru mencapai sekitar Rp8 miliar. Artinya, masih terdapat kewajiban pajak sekitar Rp11 miliar yang harus diselesaikan.
Sekretaris Komisi II DPRD Balikpapan Taufik Qul Rahman mengatakan, persoalan tunggakan tersebut menjadi perhatian DPRD karena pajak merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang harus dipenuhi oleh setiap wajib pajak.
“Dari 2019 sampai 2026 ini, itu baru terutang kurang lebih Rp19 miliar. Dan baru dicicil dalam tahun ini membayar Rp8 miliar. Jadi masih kurang lebih ada Rp11 miliar,” kata Taufik.
Menurutnya, DPRD bersama Bapenda akan kembali membahas penyelesaian sisa tunggakan PT Pandega dalam pertemuan lanjutan di kantor Bapenda. Pembahasan tersebut diharapkan menghasilkan solusi yang saling menguntungkan sekaligus memberikan kepastian terhadap pelunasan kewajiban pajak perusahaan.
Selain PT Pandega, DPRD juga menyoroti kewajiban PBB apartemen Green Valley. Apartemen tersebut tercatat memiliki tunggakan sekitar Rp132 juta.
Dalam RDP, pihak pengembang apartemen Grand Valley telah menyampaikan komitmen untuk melunasi seluruh tunggakan pada akhir November 2026.
Taufik menjelaskan, pengawasan DPRD tidak hanya menyangkut penagihan tunggakan, tetapi juga memastikan mekanisme pembayaran PBB berjalan sesuai ketentuan, terutama untuk unit apartemen yang telah diperjualbelikan kepada konsumen.
Pelunasan PBB menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam proses Akta Jual Beli (AJB). Setelah pengalihan kepemilikan dilakukan, kewajiban pembayaran PBB atas unit tersebut selanjutnya menjadi tanggung jawab pembeli atau konsumen.
Ia menegaskan, DPRD akan terus mengawasi pemenuhan kewajiban pajak para pengembang. Sebab, pajak yang dibayarkan perusahaan maupun masyarakat merupakan amanah yang harus dikembalikan melalui pembangunan dan pelayanan publik.
“Barang yang dititipkan oleh masyarakat harus dibayarkan,” pungkasnya. (*)
