Anggaran Pariwisata Dinilai Minim, Dewan Dorong Keterlibatan Swasta dan Inovasi Destinasi

Lintaskaltim.com, BALIKPAPAN – Komitmen pengembangan sektor pariwisata di Kota Balikpapan kembali menjadi sorotan. Anggaran yang dialokasikan untuk sektor tersebut pada tahun 2027 dinilai masih jauh dari kata ideal untuk mendorong pertumbuhan destinasi wisata yang berdaya saing.

Anggota Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Japar Sidik, mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan organisasi perangkat daerah terkait, anggaran pariwisata tahun 2027 hanya berada di kisaran Rp11 miliar.

Menurutnya, angka tersebut masih sangat terbatas jika dibandingkan dengan kebutuhan riil di lapangan.

“Kalau kita bicara pengembangan pariwisata secara menyeluruh, angka itu jelas belum mencukupi. Apalagi anggaran tersebut tidak hanya untuk pembangunan destinasi, tetapi juga mencakup pemeliharaan, peningkatan sarana dan prasarana, hingga promosi,” ujar Japar kepada wartawan, Kamis (2/4/2026)

Ia menilai, dengan keterbatasan anggaran tersebut, pemerintah daerah tidak bisa bergerak sendiri. Dibutuhkan strategi kolaboratif yang melibatkan sektor swasta agar pengembangan pariwisata dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

“Peran pemerintah itu lebih kepada penyediaan regulasi, kemudahan perizinan, dan dukungan infrastruktur dasar. Sementara untuk pengembangan dan pengelolaan destinasi, swasta bisa dilibatkan secara aktif. Ini penting agar ada percepatan,” tegasnya.

Japar menambahkan, keterlibatan investor dan pelaku usaha di sektor pariwisata tidak hanya akan membantu dari sisi pembiayaan, tetapi juga menghadirkan inovasi dalam pengelolaan destinasi. Hal ini dinilai penting agar Balikpapan mampu bersaing dengan daerah lain, terutama di tengah dinamika pembangunan kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Lebih lanjut, ia juga menyoroti tren penurunan kunjungan wisatawan ke Pantai Manggar, yang selama ini menjadi salah satu ikon wisata Balikpapan. Penurunan tersebut diduga berkaitan dengan pergeseran arus kunjungan wisata akibat kehadiran IKN yang mulai menarik perhatian publik.

“Kondisi ini harus jadi alarm. Kita tidak bisa hanya bergantung pada satu jenis wisata, apalagi wisata pantai. Harus ada diversifikasi destinasi,” katanya.

Sebagai solusi, Japar mendorong pemerintah kota untuk mulai mengembangkan konsep wisata darat yang memanfaatkan potensi lokal, seperti wisata hutan kota, wisata edukasi, hingga wisata berbasis budaya dan kearifan lokal.

“Balikpapan punya potensi besar di wisata darat. Tinggal bagaimana dikemas secara menarik dan didukung fasilitas yang memadai. Ini bisa jadi alternatif sekaligus daya tarik baru,” tambahnya.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di sektor pariwisata, termasuk pelaku UMKM dan pemandu wisata, agar mampu memberikan pelayanan yang profesional kepada wisatawan.

Dengan sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, Japar optimistis sektor pariwisata Balikpapan dapat berkembang lebih pesat dan memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah.

“Kalau kolaborasi ini berjalan dengan baik, saya yakin pariwisata Balikpapan bisa naik kelas dan menjadi salah satu sektor unggulan ke depan,” pungkasnya. (ADV/DPRD Balikpapan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *