Lintaskaltim.com, BALIKPAPAN – Anggota Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Nelly Turuallo, menyoroti kurangnya transparansi dalam proses penyaringan usulan pembangunan dari tingkat kecamatan hingga masuk ke dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Ia mengungkapkan, dari ratusan usulan yang dihimpun, hanya sebagian kecil yang masuk dalam daftar prioritas.
“Di kecamatan itu terkumpul sekitar 400 lebih usulan, tetapi yang masuk prioritas hanya sekitar 79. Namun, kami tidak mengetahui secara rinci berapa yang benar-benar masuk ke dalam dokumen RKPD,” ujar Nelly kepada wartawan, Kamis (2/4/2026).
Menurutnya, paparan yang disampaikan dalam forum Musrenbang masih bersifat global dan tidak menyertakan rincian detail per wilayah, termasuk dari daerah pemilihan (dapil) masing-masing anggota dewan.
Nelly juga menyinggung bahwa kondisi serupa telah berlangsung sejak beberapa tahun terakhir. Ia mengaku telah mengikuti proses Musrenbang selama lima tahun, namun belum pernah mendapatkan kejelasan terkait usulan dari tingkat kelurahan hingga RT yang benar-benar tersaring dan direalisasikan.
“Kami tidak pernah tahu dari dapil kami, dari sekian banyak usulan di kelurahan dan RT, berapa yang benar-benar tersaring. Rinciannya tidak pernah disampaikan secara detail kepada kami,” tegasnya.
Dia menilai, ketiadaan informasi rinci tersebut menyulitkan anggota DPRD dalam mengawal aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui jalur Musrenbang.
Meski demikian, Nelly memastikan bahwa seluruh aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui kegiatan reses dan dialog langsung telah diinput ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
Namun, ia menegaskan bahwa tidak semua usulan tersebut dapat direalisasikan karena harus menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
“Semua aspirasi dari reses pasti kami input ke SIPD. Tapi apakah semuanya bisa masuk dalam pembahasan KUA-PPAS, itu belum tentu. Nanti akan disesuaikan dengan pagu anggaran yang tersedia,” jelasnya.
Sebagai contoh, ia menyebut usulan di bidang infrastruktur yang diajukan dalam jumlah banyak tidak semuanya dapat direalisasikan. Namun, beberapa program prioritas tetap berhasil diwujudkan, salah satunya pengadaan alat permainan edukatif di rumah ibadah ramah anak sebagai bagian dari program kota layak anak.
Nelly berharap ke depan pemerintah daerah dapat memberikan informasi yang lebih transparan dan rinci terkait proses penyaringan usulan pembangunan, sehingga DPRD dapat lebih optimal dalam mengawal aspirasi masyarakat. (ADV/DPRD Balikpapan)
