Lintaskaltim.com, BALIKPAPAN – Fraksi Gabungan PKS-PPP DPRD Balikpapan mendesak pemerintah kota untuk memprioritaskan upaya peningkatan infrastruktur dalam APBD 2025. Terutama yang berkaitan dengan langkah strategis pengentasan banjir.
Anggota Fraksi PKS, Jafar Sidik, mengungkap masih adanya keluhan masyarakat terkait penanganan banjir di Balikpapan. Untuk itu, pemerintah perlu melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap perencanaan dan pelaksanaan proyek infrastruktur yang berkaitan upaya meminimalisir banjir.
Satu di antara proyek yang perlu mendapat perhatian adalah keberadaan rumah pompa air di hilir Daerah Aliras Sungai (DAS) Ampal, tepatnya sekitar Hotel Zurich.
Menurut kacamata fraksi PKS, infrastruktur ini belum sepenuhnya berhasil mengatasi masalah. Bahkan justru memperburuk kondisi lingkungan permukiman warga di empat RT sekitarnya. Menurut laporan warga, sebut Jafar, setiap kali hujan turun, air sungai meluap hingga masuk ke rumah-rumah.
Warga sebenarnya telah mendesak agar pengelola rumah pompa air membuka tanggul demi mengurangi dampak luapan air sungai.
“Kami meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait segera melakukan kajian ulang terhadap desain dan efektivitas tanggul tersebut,” ujar Jafar.
Selain itu, fraksi ini mendorong pemerintah untuk memprioritaskan pembangunan sistem drainase yang lebih komprehensif di wilayah-wilayah rawan banjir. Jafar menguraikan, drainase yang memadai dapat mengurangi genangan air secara signifikan.
Untuk mendukung peningkatakan infrastruktur, Fraksi Gabungan PKS-PPP menilai perlunya alokasi anggaran yang memadai pada APBD 2025 mendatang. Terutama untuk alokasi proyek-proyek strategis, semisal penanganan banjir.
Selain drainase, APBD juga perlu memfokuskan perhatian pada pembangunan jalan, pemukiman, dan penyediaan air bersih.
“Kami ingin arah APBD 2025 benar-benar untuk menjawab kebutuhan masyarakat Balikpapan, khususnya dalam hal infrastruktur dasar,” pintanya.
Fraksi Gabungan PKS-PPP optimis bahwa kendala infrastruktur penanganan banjir dapat teratasi dengan lebih baik melalui langkah evaluasi berkelanjutan. Kemudian juga sinergi antara pemerintah dan DPRD turut memegang peran kunci dalam hal tersebut.
“Pemerintah kota mestinya mampu menunjukkan komitmen dalam menjawab aspirasi masyarakat Balikpapan,” demikian Jafar. (yor/Adv/DPRD Balikpapan)
