Lintaskaltim.com, BALIKPAPAN – Komisi II DPRD Balikpapan bersama Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disparpora) terus mendorong pembenahan dan profesionalisasi pengelolaan Pantai Manggar Segarasari sebagai destinasi wisata unggulan kota. Upaya ini sekaligus menjawab berbagai keluhan publik yang ramai diperbincangkan di media sosial, termasuk soal tarif sewa terpal dan fasilitas umum.
Langkah konkret dilakukan melalui rapat koordinasi lintas sektor yang digelar di Aula Lamin Etam, Pantai Manggar, Kamis (3/7/2025). Hadir dalam pertemuan tersebut unsur DPRD, Pemkot, aparat keamanan, tenaga ahli, serta para pelaku usaha di kawasan pantai.
Ketua Komisi II DPRD Balikpapan, Fauzi Adi Firmansyah, menegaskan pentingnya keterlibatan semua pihak untuk menjadikan Pantai Manggar lebih tertib, ramah pengunjung, dan berstandar wisata nasional.
“Kami ingin kawasan ini dikelola secara profesional tanpa mengorbankan ekonomi warga. Penataan yang adil harus mengakomodasi pengunjung, pedagang, dan pengelola secara seimbang,” ujar Adi.
Terkait isu sewa terpal yang sempat menimbulkan polemik, Adi menekankan bahwa praktik tersebut bukan pungli selama dilakukan berdasarkan permintaan pengunjung dan tarifnya transparan.
“Tarif Rp200 ribu itu untuk empat unit terpal, bukan satu. Jadi sekitar Rp50 ribu per unit. Namun, yang penting adalah tidak boleh ada pemaksaan. Pengunjung yang membawa alas sendiri tidak boleh dikenai biaya,” jelasnya.
Selain itu, pengelolaan toilet umum juga menjadi perhatian. Adi mengungkapkan bahwa saat ini terdapat perpaduan antara toilet berbayar yang dikelola pedagang dan toilet gratis milik UPTD.
“Kami akan petakan titik-titik yang butuh toilet tambahan, agar keberadaan fasilitas tidak tumpang tindih tapi tetap memperhatikan estetika kawasan,” tambahnya.
Komisi II juga tengah mendorong penguatan fasilitas dasar seperti akses air bersih, tempat ibadah, hingga penambahan fasilitas umum lainnya guna mendukung kenyamanan pengunjung.
Sebagai langkah lanjutan, DPRD akan melakukan evaluasi bersama Satpol PP untuk menertibkan tata kelola kawasan secara menyeluruh, dengan prinsip tidak ada diskriminasi atau tebang pilih terhadap pelaku usaha.
“Pantai Manggar adalah wajah pariwisata Balikpapan, bahkan Kalimantan Timur. Sudah saatnya kita benahi dengan sungguh-sungguh demi kebanggaan bersama,” tutup Adi (yud/ADV/DPRD Balikpapan)
