Lintaskaltim.com, BALIKPAPAN – Anggota DPRD Kota Balikpapan, Vera Yulianti, mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan untuk segera mengambil langkah konkret dalam mengatasi persoalan kemacetan dan pelanggaran penggunaan fasilitas umum yang kian meresahkan masyarakat.
Menurut Vera, kemacetan sudah menjadi keluhan utama warga di berbagai wilayah kota, terutama pada jam-jam sibuk pagi dan sore hari. Kondisi tersebut tidak hanya mengganggu kenyamanan pengguna jalan, tetapi juga berdampak terhadap produktivitas masyarakat.
“Kami mengharapkan pemerintah kota segera melakukan rekayasa lalu lintas atau membuka jalan alternatif baru untuk mengurai kemacetan yang semakin parah,” ujar Vera kepada awak media, Senin (27/10/2025).
Politisi muda dari Fraksi Partai NasDem ini menilai, pertumbuhan jumlah kendaraan yang pesat tidak diimbangi dengan perluasan dan penataan jaringan jalan yang memadai.
Selain itu, masih banyak titik rawan kemacetan seperti kawasan Jalan MT Haryono, Sudirman, hingga kawasan Balikpapan Baru, yang memerlukan perhatian khusus dari Dinas Perhubungan dan instansi terkait.
“Kami memahami Balikpapan merupakan kota yang terus berkembang. Namun, jika perencanaan transportasi tidak diatur dengan matang, maka kemacetan bisa menjadi masalah kronis di masa mendatang,” tambahnya.
Selain menyoroti persoalan lalu lintas, Vera juga menekankan pentingnya penegakan aturan terhadap pedagang kaki lima (PKL) yang menggunakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) serta trotoar sebagai tempat berjualan.
Aktivitas tersebut, katanya, tidak hanya mengganggu pejalan kaki, tetapi juga merusak estetika kota dan menghambat upaya penataan ruang publik.
“Kami meminta pemerintah kota melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk menindak tegas pedagang yang menggunakan PSU dan trotoar sebagai tempat berjualan,” tegasnya.
Vera menilai bahwa penegakan aturan dan pengawasan lapangan perlu dilakukan secara berkelanjutan, bukan hanya sesekali. Ia juga mengingatkan agar langkah penertiban dilakukan secara humanis dan terukur, dengan tetap memberikan solusi bagi para PKL agar tidak kehilangan mata pencaharian.
“Penataan kota harus berjalan seimbang antara ketertiban dan keberpihakan pada ekonomi rakyat kecil. Pemerintah perlu menyiapkan lokasi-lokasi relokasi yang layak bagi para pedagang,” ujarnya.
Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam mewujudkan kota Balikpapan yang tertib, nyaman, dan berwawasan lingkungan.
“Harapan kami, Balikpapan sebagai kota penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) dapat menampilkan wajah kota yang tertib, modern, dan ramah bagi semua warga,” tutupnya. (ADV/DPRD Balikpapan)
