Lintaskaltim.com, PENAJAM – Anggota DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Abdul Rahman, menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat lokal dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), karena megaproyek ini seharusnya tidak hanya menjadi ajang pembangunan infrastruktur, tetapi juga mampu memberikan manfaat langsung bagi warga Kabupaten PPU. Menurutnya, kesempatan bekerja dan peningkatan ekonomi lokal adalah salah satu dampak penting yang harus diperhatikan dalam setiap tahap pembangunan IKN.
Rahman berpendapat bahwa masyarakat lokal harus menjadi prioritas utama dalam penyerapan tenaga kerja untuk proyek IKN, mengingat skala dan dampaknya yang besar terhadap lingkungan sekitar.
“Proyek IKN bukan hanya soal membangun infrastruktur, tetapi juga harus memberi manfaat bagi masyarakat setempat. Ini adalah peluang besar bagi masyarakat PPU untuk terlibat dan berkontribusi langsung dalam proses pembangunan,” ujar Rahman pada Selasa (10/9/2024).
Ia menambahkan bahwa tenaga kerja lokal memiliki potensi besar yang belum sepenuhnya diberdayakan. Dengan melibatkan tenaga kerja lokal, menurut Rahman, proyek IKN dapat berfungsi sebagai motor penggerak yang kuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat perekonomian di Kabupaten PPU. Ia menyatakan bahwa keterlibatan aktif warga dalam proyek sebesar ini dapat memberikan dampak positif yang jauh lebih luas dari sekedar pembangunan fisik.
“Tenaga kerja lokal punya potensi besar. Kita harus memastikan mereka mendapatkan kesempatan yang layak dalam setiap tahap pembangunan. Ini bukan hanya soal pekerjaan, tapi juga tentang memberdayakan masyarakat agar mereka bisa mandiri dan berkembang,” lanjut Rahman.
Lebih jauh, Rahman juga mendorong pemerintah daerah untuk mengambil langkah proaktif dalam mempersiapkan masyarakat lokal agar siap bersaing di pasar tenaga kerja yang akan tumbuh seiring dengan pembangunan IKN. Salah satu langkah penting yang perlu dilakukan adalah memberikan pelatihan keterampilan serta sertifikasi bagi tenaga kerja lokal agar memenuhi standar yang dibutuhkan oleh proyek-proyek besar tersebut.
“Pemerintah daerah perlu memberikan pelatihan dan sertifikasi yang memadai, sehingga masyarakat lokal memiliki keterampilan yang diperlukan untuk terlibat dalam pembangunan IKN. Ini penting agar mereka bisa bersaing dan memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan oleh pengembang,” jelas Rahman.
Dengan adanya pelatihan yang tepat, lanjutnya, masyarakat lokal tidak hanya akan siap untuk bekerja di proyek-proyek pembangunan IKN, tetapi juga dapat memanfaatkan peluang yang muncul dari pembangunan besar ini untuk menciptakan usaha-usaha baru yang mendukung proyek tersebut. Menurutnya, hal ini penting agar masyarakat tidak hanya bergantung pada kesempatan kerja sementara, tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja baru di sektor-sektor lain.
“Jika masyarakat dilatih dengan baik, mereka tidak hanya siap bekerja, tetapi juga bisa menciptakan peluang ekonomi baru. Ini adalah kesempatan untuk membangun ekonomi lokal yang lebih kuat dan berkelanjutan,” tambahnya.
Rahman juga menyoroti pentingnya adanya transparansi dalam proses perekrutan tenaga kerja, baik dari pemerintah maupun para pengembang proyek. Ia mendesak agar proses perekrutan dilakukan secara adil dan terbuka, sehingga masyarakat lokal yang memenuhi syarat memiliki akses yang setara terhadap peluang kerja yang tersedia di proyek pembangunan IKN.
“Kita harus memastikan bahwa proses perekrutan dilakukan secara transparan dan adil. Semua warga lokal yang memenuhi syarat harus memiliki kesempatan yang sama untuk bekerja dalam proyek ini,” tegas Rahman.
Dengan adanya kebijakan yang mendukung keterlibatan masyarakat lokal dalam proyek pembangunan IKN, Rahman berharap Kabupaten PPU dapat meraih manfaat jangka panjang, tidak hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga dari segi pembangunan sumber daya manusia. Ia optimis bahwa proyek berskala besar seperti IKN dapat memberikan dampak positif yang luas, baik dalam peningkatan kesejahteraan warga setempat maupun pengembangan potensi daerah di berbagai sektor lain.
“Keterlibatan tenaga kerja lokal seharusnya tidak hanya berfokus pada pekerjaan konstruksi, tetapi juga harus melibatkan sektor-sektor yang akan berkembang seiring dengan pembangunan IKN, seperti layanan, perdagangan, dan pariwisata. Dengan demikian, masyarakat lokal bisa merasakan manfaat jangka panjang dari pembangunan ini,” tutup Rahman. (ADV/DPRD PPU)
