Lintaskaltim.com, BALIKPAPAN – Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qodri, mengungkapkan kekhawatirannya terkait dampak program makan gratis terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kota.
Awalnya, ia mengira bahwa anggaran program ini bersumber dari pemerintah pusat, namun setelah dikonfirmasi, ternyata seluruh pembiayaan ditanggung oleh pemerintah kota.
Menurut Alwi, hal ini menjadi tantangan besar bagi DPRD dan pemerintah kota, terutama dalam menyusun kebijakan anggaran yang tetap memperhatikan program prioritas lain.
“Ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi kami dan pemerintah kota. Banyak anggaran yang harus dipangkas, termasuk program prioritas yang sudah disusun,” ujar Alwi kepada wartawan, Senin (10/2/2025).
Meskipun demikian, Alwi menegaskan bahwa DPRD tetap mendukung program makan gratis karena manfaatnya yang besar bagi masyarakat, terutama bagi pelajar yang membutuhkan asupan gizi yang cukup untuk menunjang aktivitas belajar mereka.
Namun, ia juga mengingatkan bahwa beban APBD harus dikelola dengan cermat agar tidak mengorbankan program lain yang juga penting bagi pembangunan kota.
Ia menekankan perlunya komunikasi yang lebih intens antara DPRD dan pemerintah kota dalam menyusun strategi anggaran yang lebih efisien.
“Kami harus berdiskusi dengan Pak Wali Kota untuk menyiasati program-program yang tetap harus berjalan, mana yang bisa dikurangi, dan mana yang harus diprioritaskan,” tambahnya.
Dengan adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran, DPRD Balikpapan berkomitmen untuk memastikan bahwa alokasi APBD tetap seimbang dan sesuai dengan kebutuhan utama masyarakat.
Hal ini berarti bahwa beberapa program yang telah direncanakan mungkin harus disesuaikan atau bahkan ditunda demi menjaga stabilitas keuangan daerah.
Selain itu, Alwi juga berharap agar ada dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, dalam mengurangi beban APBD daerah untuk program-program berskala besar seperti ini.
Menurutnya, keberlanjutan program makan gratis tidak hanya bergantung pada anggaran daerah tetapi juga pada kebijakan nasional yang mendukung pembiayaan program sosial di berbagai kota dan kabupaten.
Ke depan, DPRD Balikpapan akan terus mengawal implementasi program ini agar tetap berjalan efektif tanpa mengorbankan sektor lain yang juga membutuhkan perhatian serius.
Alwi berharap dengan perencanaan yang matang, pemerintah kota dapat menjalankan program makan gratis dengan tetap menjaga keseimbangan anggaran untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. (Yud/ADV/DPRD Balikpapan)
