Lintaskaltim.com, BALIKPAPAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan semakin mengintensifkan pendekatan kolaboratif lintas sektor dalam upaya menurunkan angka stunting yang belakangan mengalami kenaikan. Berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2024, prevalensi stunting di Balikpapan naik dari 21,6 persen menjadi 24,6 persen. Namun, alih-alih terpaku pada angka, Pemerintah Kota memilih untuk melihatnya sebagai pemicu untuk bergerak lebih cepat, lebih tepat, dan lebih solid.
“Kami melihat ini sebagai panggilan untuk bertindak lebih cepat dan lebih tepat sasaran,” ujar Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Balikpapan, Alwiati, Jumat (25/7/2025).
Menurut dia bahwa stunting bukan hanya persoalan kesehatan semata, tapi juga menyangkut aspek sosial, ekonomi, dan pendidikan. Oleh karena itu, Untuk memperkuat intervensi, Dinas Kesehatan kini menggandeng berbagai organisasi profesi, termasuk Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI), hingga Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi). Kolaborasi ini dilakukan guna memastikan bahwa setiap intervensi medis dan edukatif benar-benar tepat sasaran, terutama bagi kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
“Tenaga profesional ini tidak hanya terlibat dalam pelayanan, tapi juga aktif mengedukasi masyarakat, khususnya dalam hal pemberian makanan bergizi, pemantauan tumbuh kembang anak, serta deteksi dini risiko stunting,” tambah Alwiati.
Di lapangan, pemerintah juga mengaktifkan peran kader kesehatan hingga tingkat RT. Mereka menjadi ujung tombak dalam menyampaikan informasi, memantau kondisi keluarga berisiko, serta menjadi penghubung antara warga dan layanan kesehatan.
Salah satu tantangan yang dihadapi adalah tidak adanya sebaran stunting yang dominan di wilayah tertentu. Menurut Alwiati, stunting tersebar merata di enam kecamatan, sehingga strategi penanganan pun harus merata, bukan hanya terfokus pada titik-titik tertentu.
“Ini yang membuat penanganan harus betul-betul menyeluruh. Setiap kecamatan harus memiliki tim percepatan penanganan stunting yang aktif, bukan sekadar formalitas,” ujarnya.
Dinas Kesehatan juga bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk menyinkronkan program di lapangan. Misalnya, pengintegrasian program gizi di sekolah, pemberdayaan ekonomi keluarga melalui pelatihan UMKM, serta bantuan sosial bersyarat bagi keluarga dengan anak balita.
Pemerintah Kota menargetkan penurunan angka stunting hingga di bawah 14 persen pada tahun 2027, sesuai dengan target nasional. Namun, Alwiati menekankan bahwa perubahan tidak bisa hanya dilakukan dari sisi institusional, tapi juga harus diiringi oleh perubahan pola pikir masyarakat.
“Kesadaran orang tua terhadap pentingnya 1.000 hari pertama kehidupan masih perlu diperkuat. Kadang bukan soal tidak mampu, tapi kurang informasi dan motivasi. Di sinilah pentingnya edukasi yang berkelanjutan,” ujarnya.
Selain unsur pemerintahan dan masyarakat, pelibatan dunia usaha juga menjadi bagian dari strategi lintas sektor. Melalui program CSR, sejumlah perusahaan di Balikpapan mulai memberikan dukungan berupa penyediaan makanan tambahan, fasilitas sanitasi, hingga pelatihan untuk kader dan ibu rumah tangga.
“Penanganan stunting harus menjadi gerakan bersama. Tidak bisa hanya diserahkan pada pemerintah. Dunia usaha, akademisi, dan media punya peran besar dalam menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal,” tutup Alwiati. (ADV/Diskominfo Balikpapan)
