Lintaskaltim.com, BALIKPAPAN – Pemangkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 kembali menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat, terutama terkait kelanjutan pelayanan kesehatan di Muara Rapak.
Pemkot Balikpapan memastikan bahwa pembangunan Puskesmas Muara Rapak belum bisa dilanjutkan setelah anggaran daerah dipangkas dari Rp4,5 triliun menjadi sekitar Rp3,3 triliun.
Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Budiono, menyampaikan bahwa tertundanya pembangunan puskesmas berpotensi menghambat akses pelayanan kesehatan masyarakat. Terlebih bangunan puskesmas lama sudah dibongkar sehingga fasilitas layanan harus berpindah ke gedung sewaan.
“Masyarakat di Muara Rapak tentu menunggu fasilitas baru ini. Namun dengan penyesuaian anggaran yang cukup besar, pembangunan tidak dapat dilanjutkan tahun depan,” kata Budiono kepada wartawan, Kamis (20/11/2025).
Ia menegaskan bahwa kondisi ini bukan sekadar persoalan proyek fisik, tetapi menyangkut keberlanjutan layanan kesehatan dasar. Di tengah pertumbuhan penduduk, puskesmas menjadi fasilitas terdekat bagi ribuan warga di kawasan tersebut.
“Pelayanan tidak boleh terhenti, sehingga sementara ini operasional tetap berjalan di bangunan sewaan. Tapi jelas kapasitas dan kenyamanannya berbeda dengan gedung permanen,” ujarnya.
Budiono meminta pemerintah pusat lebih mempertimbangkan kebutuhan anggaran daerah, terutama yang berkaitan dengan sektor kesehatan.
Ia juga mendorong Pemkot Balikpapan menyusun ulang prioritas agar layanan publik tetap menjadi fokus utama meski ruang fiskal semakin sempit.
Penundaan pembangunan Puskesmas Muara Rapak kini menjadi sorotan warga yang berharap fasilitas baru dapat segera dibangun untuk menunjang layanan kesehatan yang lebih layak. (ADV/DPRD Balikpapan)
