Lintaskaltim.com, BALIKPAPAN – DPRD Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kota Balikpapan, Selasa (7/4/2026), guna mempelajari strategi pengelolaan anggaran di tengah kebijakan pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat.
Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Yono Suherman. Dalam pertemuan itu, kedua belah pihak membahas langkah-langkah yang dapat dilakukan daerah dalam menyiasati keterbatasan fiskal, khususnya terkait pembangunan infrastruktur.
Yono Suherman menjelaskan, kondisi yang dihadapi Balikpapan tidak jauh berbeda dengan daerah lain. Pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat berdampak pada sejumlah program, terutama sektor infrastruktur.
“Secara umum kondisinya sama, pemotongan anggaran ini berdampak ke semua daerah, termasuk Balikpapan, khususnya pada pembangunan infrastruktur,” ujarnya.
Meski demikian, lanjutnya, Pemerintah Kota Balikpapan bersama DPRD tetap memprioritaskan program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, seperti sektor pendidikan dan layanan kesehatan melalui BPJS kesehatan gratis termasuk penyediaan seragam sekolah gratis.
Ia menambahkan, strategi yang dilakukan adalah dengan menyusun skala prioritas melalui pemetaan wilayah untuk menentukan kebutuhan yang paling mendesak.
“Yang kami lakukan adalah memilah program prioritas. Infrastruktur tetap berjalan, tetapi difokuskan pada kebutuhan yang benar-benar mendesak dan berdampak langsung bagi masyarakat,” jelasnya.
Selain itu, Yono juga mengungkapkan sejumlah proyek infrastruktur masih terkendala karena berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi. Salah satunya rencana pembangunan flyover di kawasan Rapak yang hingga kini masih tertunda akibat keterbatasan anggaran.
“Secara regulasi sudah disetujui, namun pelaksanaannya masih tertunda karena kondisi anggaran,” tambahnya.
Melalui kunjungan ini, DPRD Tanah Bumbu diharapkan dapat memperoleh gambaran strategi pengelolaan anggaran daerah, sekaligus memperkuat koordinasi antar daerah dalam menghadapi kebijakan fiskal dari pemerintah pusat. (ADV/DPRD Balikpapan)
