Lintaskaltim.com, BALIKPAPAN – DPRD Kota Balikpapan dan DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) sepakat memperkuat sinergi dalam menyuarakan kepentingan daerah, khususnya terkait kepastian Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Komitmen tersebut mengemuka dalam kunjungan kerja DPRD Kukar ke DPRD Kota Balikpapan yang diterima Ketua Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Gasali, di Gedung DPRD Kota Balikpapan, Selasa (4/8/2026).
Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, Desman Minang Endianto, mengatakan komunikasi antarlembaga legislatif di Kalimantan Timur perlu terus diperkuat agar memiliki pandangan dan langkah yang selaras dalam memperjuangkan kepentingan daerah.
Menurutnya, salah satu isu yang menjadi perhatian bersama adalah kebijakan fiskal pemerintah pusat, terutama menyangkut dana transfer yang menjadi sumber pembiayaan berbagai program pembangunan di daerah.
“Kami ingin DPRD kabupaten dan kota di Kalimantan Timur memiliki langkah yang seirama dalam memperjuangkan kepentingan daerah, khususnya terkait dana transfer dari pemerintah pusat yang masih menjadi perhatian bersama,” ujarnya.
Desman juga menanggapi rencana pemerintah pusat yang akan mengevaluasi Transfer Keuangan Daerah (TKD). Menurutnya, evaluasi merupakan kewenangan pemerintah pusat, namun pelaksanaannya harus dilakukan secara terbuka dan mempertimbangkan kebutuhan masing-masing daerah.
“Kalau koreksi itu memang didasarkan pada pertimbangan yang jelas dan sesuai kebutuhan daerah, tentu sah-sah saja. Tetapi prosesnya harus disampaikan secara transparan agar tidak menimbulkan pertanyaan maupun keresahan di daerah,” katanya.
Ia menambahkan, daerah saat ini juga tengah menghadapi kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada berbagai sektor. Di Kabupaten Kutai Kartanegara, salah satu langkah yang ditempuh adalah memangkas anggaran perjalanan dinas hingga sekitar 50 persen serta melakukan rasionalisasi terhadap sejumlah program yang belum menjadi prioritas.
“Kami berharap pemerintah pusat juga melihat kondisi yang dihadapi daerah. Jangan sampai kebijakan yang diambil justru menghambat pelaksanaan pembangunan maupun pelayanan kepada masyarakat,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Gasali, menyampaikan bahwa pertemuan tersebut juga menjadi kesempatan untuk saling bertukar informasi mengenai perkembangan penyusunan APBD di masing-masing daerah. Ia menjelaskan, pembahasan KUA-PPAS APBD Murni 2027 di Balikpapan saat ini telah memasuki tahap finalisasi antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD, dengan target pengesahan pada pertengahan Agustus mendatang. (ADV/DPRD Balikpapan)
