Lintaskaltim.com, BALIKPAPAN – Pemerintah Kota Balikpapan menegaskan bahwa rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 disusun berdasarkan proyeksi pendapatan yang wajar dan terukur.
Dalam dokumen rancangan, Pemkot memproyeksikan kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp78,77 miliar serta optimalisasi pendapatan sah lainnya senilai Rp12,5 miliar. Langkah ini ditempuh untuk mengantisipasi penurunan dana transfer dari pemerintah pusat.
“Proyeksi pendapatan harus wajar agar pelaksanaan APBD tepat sasaran,” ujar Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, usai rapat paripurna DPRD Balikpapan, Rabu (20/8/2025).
Menurutnya, strategi peningkatan PAD akan diikuti penyesuaian sektor perpajakan dan retribusi daerah. Namun ia menegaskan tidak ada kebijakan kenaikan tarif, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
“Lebih tepatnya penyesuaian, dan itu pun sepengetahuan DPRD,” tegas Bagus.
Ia menambahkan, penyusunan kebijakan pemerintah, termasuk perpajakan dan retribusi, selalu melibatkan DPRD. “Apa yang kita sampaikan selalu sepengetahuan DPRD karena mereka adalah wakil rakyat,” ucapnya.
Bagus menjelaskan, Pemkot menekankan tiga prinsip dalam penyusunan APBD. Pertama, mengedepankan koordinasi dengan DPRD sebagai wujud transparansi. Kedua, berupaya agar kebijakan tidak membebani masyarakat. Ketiga, memastikan seluruh pendapatan yang dikelola kembali untuk kepentingan publik.
“Dana itu digunakan untuk infrastruktur, kesehatan, dan pembangunan sekolah. Jadi manfaatnya jelas bagi masyarakat,” jelasnya.
Pemkot memastikan belanja daerah difokuskan pada kebutuhan mendesak masyarakat, seperti pembangunan sekolah, pelayanan kesehatan, serta program penanganan banjir.
“Penanganan banjir ini kita punya master plan besar. Maka kita juga perlu dukungan dari provinsi dan pusat,” kata Bagus.
Terkait upaya tersebut, Pemkot juga menggandeng Balai Wilayah Sungai (BWS) untuk memastikan pelaksanaan fisik berjalan terukur dan sesuai rencana.
Dengan langkah strategis ini, Pemkot berharap APBD Perubahan 2025 dapat menjawab tantangan pembangunan kota, terutama di sektor-sektor prioritas. (ADV/Diskominfo Balikpapan)
